Pengertian SPT

Diposting pada

Selamat datang di Pakdosen.co.id, web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang SPT? Mungkin anda pernah mendengar kata SPT? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang Pengertian, fungsi, istilah, batas, perpanjangan, jenis, prosedur, tempat, sanksi. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan.

SPT

Pengertian STP

SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah jenis surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, kena pajak atau tidak dapat dikenai pajak dan / atau aset dan kewajiban, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang perpajakan.

SPT juga berisi informasi tentang jumlah pajak yang belum dibayar dan pajak yang dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Semua informasi yang dapat ditulis pada SPT harus benar, lengkap, dan jelas.

Wajib Pajak ini juga bertanggung jawab atas semua informasi yang terkandung dalam SPT. Jika ada informasi yang tidak memadai, DJP, penyelenggara berbagai kegiatan pajak, dapat meminta informasi dan pertanggungjawaban wajib pajak.


Fungsi SPT


1. Untuk pembayar pajak

Antara lain, itu bertindak sebagai sarana pelaporan akuntabilitas untuk menghitung jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar.

  • Pembayaran atau pembayaran pajak yang dilakukan dalam satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak, baik sendiri atau melalui pengurangan atau pengumpulan pihak lain.
  • Penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan tidak kena pajak.
  • Aset dan kewajiban.
  • Pembayaran pemotongan atau perpajakan individu atau entitas lain dalam periode pajak, sesuai dengan beberapa ketentuan hukum pajak.
Baca Lainnya :  Hipertensi adalah

2. Untuk pengusaha kena pajak (PKP)

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan menghitung perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai barang mewah (PPnBM).

  • Pengkreditan pajak input (PM) terhadap pajak input (PM).
  • Pembayaran atau pembayaran pajak yang dilakukan oleh PKP sendiri atau melalui pengumpulan pihak lain dalam periode pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

3. Untuk pemotong pajak atau kolektor

Ini dapat bertindak sebagai sarana untuk melaporkan dan menghitung pajak pemotongan, atau dapat ditahan dari pihak lain atau deposito.


4. Untuk petugas pajak

Ini bertindak sebagai alat untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan melakukan fungsi pengawasan.


Istilah Dalam SPT

Periode pembayaran pajak adalah periode yang mendasari yang memungkinkan Anda untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayar dalam periode tertentu, yang umumnya sama dengan satu bulan kalender.

Tahun pajak, atau periode tahun kalender.

Bagian dari tahun pajak adalah bagian dari satu tahun pajak.

Pajak yang masih harus dibayar adalah salah satu pajak yang harus dibayar sekaligus selama periode pajak, tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang perpajakan.


Batas Waktu Penyampaian SPT

  • Untuk pemberitahuan periode, dalam waktu 20 (20) hari setelah periode pembayaran pajak berakhir. Khususnya, pemberitahuan periode PPN dapat diajukan pada akhir periode pajak berikutnya.
  • Untuk pengajuan pajak penghasilan tahunan, wajib pajak orang pribadi diharuskan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak
  • Untuk SPT pajak penghasilan badan tahunan, ini bisa sampai 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Ada juga batas waktu pengajuan pengembalian pajak, tetapi wajib pajak dapat mengajukan aplikasi untuk perpanjangan pengembalian pajak tahunan ke DJP dengan Anda juga dapat memperpanjangnya selama sebulan.

  • Alasan menunda pengajuan SPT tahunan.
  • Deklarasi tentang penghitungan sementara pajak terhutang dalam satu tahun pajak.
  • Bukti pembayaran pajak karena perhitungan sementara.
Baca Lainnya :  Kekuasaan Adalah

Jenis-Jenis STP


1. periode SPT (Surat Pemberitahuan)

Periode SPT (Pemberitahuan) adalah pemberitahuan periode pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat menggunakan surat ini untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang jatuh tempo dalam satu periode pajak.

Jenis-jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan selama periode pengembalian pajak terdiri dari:

  • Pajak penghasilan Pasal 21
  • Pajak penghasilan Pasal 22.
  • Pajak penghasilan Pasal 23.
  • Pajak penghasilan Pasal 25.
  • Pajak penghasilan Pasal 26.
  • Pajak penghasilan Pasal 4, paragraf 2.
  • Pasal 15 Pajak penghasilan.
  • Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
  • Pengumpul PPN.

2. SPT Tahunan (Pemberitahuan)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ini adalah jenis pemberitahuan untuk tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Surat ini dapat digunakan untuk memungkinkan wajib pajak melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dibayar dalam satu tahun pajak.


Prosedur penyelesaian SPT

  1. Wajib Pajak yang diatur harus membuat SPT mereka sendiri di lokasi yang ditentukan oleh DJP. Anda juga dapat menggunakan metode lain untuk menerapkan prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang dapat mengajukan pengembalian pajak dengan cara lain. Misalnya, Anda dapat mengunjungi situs web DJP dan mendapatkan formulir pengembalian pajak.
  2. Setiap wajib pajak benar dan lengkap di Indonesia dengan menandatangani kantor DJP atau tempat lain di mana mereka dapat menandatangani dan mengkonfirmasi jika wajib pajak terdaftar menggunakan huruf Latin, angka Arab dan unit mata uang Rupiah. Dan Anda harus bisa menyelesaikan pengembalian pajak dengan jelas. Ditentukan oleh DJP.
  3. Wajib Pajak yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk menyimpan buku dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah harus dapat mengajukan pengembalian pajak di Indonesia menggunakan unit mata uang non-Rupian yang telah disetujui.
  4. Penandatanganan SPT juga dapat dilakukan seperti biasa menggunakan cap atau tanda elektronik atau digital. Mereka semua memiliki pengaruh hukum yang sama.
  5. Bukti yang harus Anda lampirkan pada SPT Anda termasuk:
  • Bagi wajib pajak yang menyimpan laporan keuangan pembukuan dalam bentuk neraca dan laporan pendapatan, dan informasi lain yang diperlukan untuk dapat menghitung berdasarkan penghasilan kena pajak.
  • Untuk periode PPN, PPN mencakup setidaknya pajak pokok atau pajak penghasilan, pajak input yang dapat dikurangkan, dan defisit atau kelebihan pajak.
  • Untuk wajib pajak yang dapat menggunakan basis perhitungan, yaitu, perhitungan volume distribusi yang terjadi pada tahun pajak yang relevan.
Baca Lainnya :  Gempa Bumi

Tempat Pengambilan SPT

Setiap WP menyerahkan SPT sendiri di Kantor Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Konseling dan Konsultasi Pajak (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP atau situs web Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Atau Anda dapat mencetak, menyalin, atau menyalin formulir dan konten yang sama seperti aslinya.


Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT

SPT yang belum diajukan atau dikirim tidak akan tunduk pada batas waktu yang ditentukan dan akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk denda.

  1. SPT tahunan untuk penghasilan pribadi adalah Rp100.000.
  2. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sebesar 1 juta rupiah.
  3. SPT untuk periode PPN sebesar Rp 500.000.
  4. Pajak penghasilan Rp untuk periode lain. 100.000.

Memberlakukan sanksi administratif dalam bentuk denda tersebut tidak dapat dilakukan pada:

  • Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal.
  • Wajib pajak orang pribadi yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis atau tenaga kerja gratis.
  • Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi orang asing yang tidak lagi tinggal di wilayah Indonesia.

Demikian Penjelasan Materi Tentang Pengertian SPT: Fungsi, Istilah, Batas, Perpanjangan, Jenis, Prosedur, Tempat dan Sanksi
Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi